Ajak Warga Awasi Subsidi, Andi Nirawati Optimis Program MBG Bantu Ekonomi Rakyat
Anggota DPRD Sulsel, Hj. Andi Nirawati saat menggelar pengawasan di Pangkep pada 25-27 Maret Lalu.
PABICARA.COM, PANGKEP -- Anggota DPRD Sulawesi Selatan (Sulsel), Hj. Andi Nirawati, menyampaikan beberapa keluhan masyarakat yang diterimanya saat melaksanakan pengawasan di Daerah Pemilihan (Dapil) VI, meliputi Maros, Pangkep, Barru, dan Parepare pada 25-27 Maret lalu.
"Dalam pengawasan di dapil beberapa waktu lalu, ada sejumlah keluhan yang saya tampung dari masyarakat, seperti kurangnya penganggaran APBD daerah yang mengarah pada penciptaan lapangan kerja, penyerapan subsidi pemerintah yang belum maksimal, dan biaya pendidikan rendah namun masih terkadang ada sekolah yang mengenakan biaya raport," ujar Hj. Andi Nirawati, Sabtu (12/4/2025).
Menjawab keluhan masyarakat, Andi Nirawati memberikan harapan terkait program Kebijakan Pemerintah Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat meningkatkan perekonomian masyarakat sehingga lebih luas lapangan kerja yang dapat dicapai, karena Program ini bergerak hingga kepelosok pelosok desa.
"Program Pemerintah Makan Bergizi Gratis (MBG) diharapkan bisa memperluas peluang kerja dan peningkatan ekonomi. Program ini membuka peluang besar bagi UMKM lokal untuk menyediakan makanan bergizi bagi siswa. Mereka dapat menjadi pemasok bahan baku, pengolah makanan, atau penyedia katering," ungkap Anir, panggilan akrab Hj. Andi Nirawati.
Terkait penyerapan subsidi pemerintah yang belum maksimal, Anir memberikan solusi agar masyarakat mengawasi langsung penyebaran subsidi pemerintah secara adil dan merata bagi yang memang layak mendapatkannya.
"Masyarakat harus memberikan solusi dengan mengawasi langsung penyebaran subsidi pemerintah. Misalnya, aktif mencari informasi mengenai program-program subsidi pemerintah, termasuk kriteria penerima, mekanisme penyaluran, besaran bantuan, dan instansi yang bertanggung jawab, apalagi saat ini masyarakat sudah dapat menyanggah langsung melalui sistem," katanya.
Untuk keluhan pungutan biaya rapor, Anir akan mencoba melakukan pengecekan langsung ke sekolah terkait.
Ke depan jika ada pungutan pungutan biaya - biaya tambahan "Tanyakan secara resmi kepada pihak sekolah (wali kelas, tata usaha, kepala sekolah) mengenai dasar dan peruntukan biaya - biaya tersebut," imbuhnya.
Legislator Gerindra Sulsel ini juga memberikan edukasi kepada masyarakat agar ikut berperan serta dalam melakukan pengawasan.
"Memberikan edukasi kepada masyarakat agar berperan aktif mengawasi kinerja pemerintah, mengawasi penggunaan anggaran APBD, dan mengawasi kebijakan pemerintah," tandasnya. (*)
