Andi Izman Padjalangi Soroti Disbudpar Sulsel Soal Target PAD 2025 Yang Lebih Rendah Dari 2024
Wakil Ketua Komisi B DPRD Sulsel, Andi Izman Maulana Padjalangi
PABICARA.COM, MAKASSAR - Komisi B DPRD Sulsel menggelar rapat kerja evaluasi kinerja bersama mitra kerja OPD tahun anggaran 2024 dan program kegiatan tahun 2025, Kamis, (30/1).
Wakil Ketua Komisi B DPRD Sulsel, Andi Izman Maulana Padjalangi dalam rapat tersebut menyoroti target Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2025 sebesar Rp384 juta atau lebih rendah dari capaian pada 2024 sebesar Rp500 juta rupiah.
"Saya rasa, dengan capaian hasil kinerja di 2024 sebesar Rp500 juta lebih, itu tidak realistis ketika 2025 kita hanya menargetkan sebesar Rp384 juta rupiah. Saya harapkan 2025 Disbudpar ini bisa lebih target yang ada 2024," tegas Andi Izman.
Andi Izman juga mempertanyakan langkah kongkret dari hasil MoU PT Pengembangan Pariwisata Indonesia atau Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel), Kabupaten Selayar, dan Kabupaten Bulukumba untuk pengembangan pariwisata Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Bira & Takabonerate di Kabupaten Bulukumba dan Kab. Selayar.
" Saya lihat capaian kinerja 2024, ada Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), sudah MoU dengan ITDC, ada di Pariwisata Bira dan Takabonerate. Apa langkah konkret selanjutnya setelah penandatanganan MoU ini. Karena jangan sampai kedepannya hanya sekedar ceremony saja seperti beberapa proyek KEK di Indonesia," ujar legislator Partai Golkar ini.
Pada kesempatan tersebut, Andi Izman juga berharap 3 desa di Sulsel yang masuk dalam Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) 2024 memperoleh insentif khusus dari Provinsi.
" Ada tiga desa di Sulsel, masuk 50 besar Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI). Saya harap kedepannya, tiga wisata ini ada insentif khusus dari provinsi, karena ini bisa menjadi sumber PAD," katanya
Untuk diketahui tiga desa wisata yang menjadi wakil Sulsel di ADWI 2024 itu yakni Desa Wisata Mattabulu (Soppeng), Desa Wisata Balleanging (Kabupaten Pangkep), dan Desa Wisata Landorundun (Kabupaten Toraja Utara).
Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan (Disbudpar) Sulsel Andi Munawir menjelaskan target yang ditetapkan tahun ini tidak naik lagi karena adanya pertimbangan, terkait pungutan di Fort Roterdam. PAD dari Benteng tersebut merupakan aset milik kementrian Kebudayaan RI.
" Benteng Roterdam itu, perlu kita ketahui aset itu, milik kementrian Kebudayaan RI," ujar Andi Munawir.
Terkait bagaimana mengangkat PAD, Ia mengaku, sejak 2024 ada optimalisasi aset dengan memberikan informasi seluas-luasnya ke pengusaha dan UMKM seperti sewa gedung Kesenian.
"Catatan PAD nya itu berada di BKAD karena rekening sewa kita khususnya dinas Kebudayaan belum ada tahun lalu, mudah-mudahan tahun ini kita sudah ada rekening untuk setoran sewa menyewa. Tahun lalu kita menyumbang Rp300 juta tapi pencatatannya ada di BKAD,' ungkapnya.
Andi Munawir menambahkan bahwa untuk meningkatkan PAD, Disbudpar menggali potensi-potensi aset-aset yang berada dalam naungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.
"Bagaimana mengeksplore, termasuk tahun kemarin juga ada peningkatan cukup signifikan. Terkait bagaimana optimalisasi monumen Mandala, ini sudah mulai hits di kalangan penyelenggaran event untuk dijadikan sebuah tempat untuk melaksanakan event-event yang mungkin tiap bulan terus kontinyu terus dilaksanakan,"pungkasnya.
