Empat Kali Berturut, Sulsel Kembali Raih WTP
Momen penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) oleh BPK RI kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan di Gedung DPRD Sulsel, menandai pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) keempat kalinya secara berturut-turut.
PABICARA.COM, MAKASSAR – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan kembali mencatatkan prestasi gemilang dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia.
Capaian ini merupakan kali keempat secara berturut-turut sejak tahun 2021 Pemprov Sulsel memperoleh opini tertinggi dalam audit keuangan negara, yang menyatakan bahwa laporan keuangan disusun secara wajar sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) disampaikan langsung oleh Direktur Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara III BPK RI, Dede Sukarjo, dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sulawesi Selatan yang digelar di Gedung DPRD Sulsel, Rabu, 28 Mei 2025. Laporan tersebut diterima oleh Ketua DPRD Sulsel, Andi Rachmatika Dewi, bersama Wakil Gubernur Sulsel, Hj. Fatmawati Rusdi.
“Berdasarkan hasil pemeriksaan atas LKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2024, BPK menyimpulkan bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), dengan tingkat pengungkapan yang memadai, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta penerapan sistem pengendalian intern yang efektif,” ujar Dede Sukarjo.
“Dengan demikian, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),” tambahnya.
Ia juga menyampaikan apresiasi atas langkah konsisten Pemprov Sulsel dalam menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. “Opini WTP ini bukan semata-mata tentang angka, tetapi mencerminkan komitmen kuat dari pemerintah daerah, DPRD, dan seluruh pemangku kepentingan terhadap tata kelola yang transparan dan akuntabel,” tegasnya.
Sementara itu, Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Hj. Fatmawati Rusdi, menyampaikan rasa syukur atas capaian opini WTP tersebut. Ia juga mengapresiasi seluruh jajaran Pemprov Sulsel serta BPK RI atas pelaksanaan tugas konstitusional secara profesional.
“Dengan penuh rasa syukur kami menerima hasil pemeriksaan ini. Raihan opini WTP kembali menjadi bukti nyata komitmen Pemprov Sulsel dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih,” ujar Fatmawati.
Meski kembali meraih opini WTP, Fatmawati menekankan pentingnya menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang disampaikan oleh BPK. Menurutnya, tata kelola keuangan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel harus menjadi budaya dalam setiap proses pemerintahan.
“Ini adalah momentum evaluasi dan perbaikan. Kita tidak boleh berpuas diri. Saya meminta agar seluruh rekomendasi BPK segera ditindaklanjuti dengan sungguh-sungguh,” tegasnya. (**)
