Legislator Sulsel, Andi Nirawati Ceritakan Tantangan Kerja Jauh Dari Keluarga, Dorong Guru PPPK Tetap Semangat
Anggota komisi E DPRD Sulsel, Hj. Andi Nirawati
PABICARA.COM, MAKASSAR - Komisi E DPRD Sulsel menggela rapat dengar pendapat (RDP) membahas aspirasi dari Persatuan PPPK Republik Indonesia terkait belum jelasnya Kenaikan Gaji Berkala (KGB) bagi guru PPPK dan regulasi masa pensiun PPPK yang di non aktifkan sebelum masa pensiun di DAPODIK.
Permasalahan yang dihadapi guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Sulawesi Selatan kembali mencuat. Dalam rapat dengar pendapat yang digelar Komisi E DPRD Sulsel, para guru PPPK mengeluhkan keterlambatan kenaikan gaji berkala, penempatan yang tidak sesuai kompetensi, serta perbedaan tunjangan dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Rapat ini menghadirkan Pj Gubernur yang diwakili Kepala BKD Sulsel, Sukarniaty Kondolele, Kepala Dinas Pendidikan Sulsel, Iqbal Najamuddin, Badan Keuangan dan Aset Daerah hingga pengurus Forum PPPTK Dikmen Sulsel.
Anggota komisi E DPRD Sulsel, Hj. Andi Nirawati mengatakan bahwa menurut informasi dari para uru PPPK ini, ada sekira 500 orang guru yang tidak sesuai dengan penempatan mata pelajarannya.
"Guru PPPK yang tidak sesuai dengan penempatan mata pelajarannya itu kurang lebih menurut informasi mereka sekitar 500 orang. Mereka merasa kesulitan, karena meskipun sudah mengadu ke kementerian, mereka diminta untuk kembali ke dinas provinsi untuk menyurat ke kementerian lagi," ungkap Andi Nirawati.
Andi Nirawati mendorong untuk disampaikan atau didiskusikan ke kementerian, terkait tunjangan yang diberikan kepada seluruh ASN dan PPPK harus berbasis pada Gaji Pokok Induk (GPI) atau berbasis kinerja.
"Kita perlu mendiskusikan dan menyampaikan hal-hal penting kepada kementerian, terutama terkait tunjangan yang diberikan kepada seluruh ASN dan PPPK. Hal ini harus berbasis pada Gaji Pokok Induk (GPI) atau berbasis kinerja," ungkapnya.
Nirawati melihat bahwa penerapan hal ini masih sulit dilakukan di daerah, yang menyebabkan ketidaksesuaian antara kebijakan yang diterapkan dan kenyataan di lapangan.
"Ini adalah suara banyak orang, bukan hanya di Sulawesi Selatan, tetapi di seluruh Indonesia," katanya
Menurut Legislator Gerindra in menyebut, penting untuk memahami bahwa tidak ada dasar yang kuat untuk meningkatkan kesejahteraan ASN dan PPPK jika aspek ekonomi tidak dipertimbangkan dengan baik.
"Ini juga mempengaruhi motivasi ASN dan PPPK untuk bertugas di daerah-daerah tertentu. Banyak yang enggan ditempatkan di lokasi yang jauh karena tidak ada insentif yang cukup. Ini menjadi perhatian khusus kita semua," jelas legislator dapil Sulsel VI (Maros, Pangkep, Barru dan Parepare) ini.
Andi Nirawati pun kemudian menyampaikan masalah penempatan, pengurusan keluarga, dan kondisi daerah kerja yang dialami oleh para guru Non ASN ini.
"Kami menghargai dan berempati terhadap apa yang disampaikan, seperti masalah penempatan, pengurusan keluarga, dan kondisi daerah kerja. Namun, jika semua orang hanya ingin bekerja di lokasi yang nyaman, siapa yang akan mau mengurus daerah yang kesulitan? Daerah yang tingkat pendidikan dan ekonomi warganya masih sangat rendah?," bebernya.
Menurut Andi Nirawati, di sinilah peran guru sangat penting sebagai pahlawan tanpa tanda jasa.
"Jangan biarkan makna tersebut hilang begitu saja. Ini harus menjadi motivasi kita semua untuk selalu mengingat tujuan awal kita bekerja, yaitu untuk memberikan yang terbaik, bukan hanya untuk mencari uang. Jika tujuan kita sekadar mencari uang, mungkin kita tidak seharusnya menjadi guru, ASN, atau PPPK. Kita sudah melihat bahwa kemampuan pemerintah untuk memberikan penghasilan lebih sangat terbatas, karena ada banyak sektor lain yang membutuhkan perhatian," tegasnya.
"Namun, ini tidak boleh membuat hati kita kecil. Seperti yang disampaikan oleh rekan-rekan, kita harus tetap ikhlas dan tulus. Itu adalah motivasi kita untuk tetap semangat," sambungnya.
Andi Nirawati kemudian bercerita bagaimana ia mengalami hal yang sama yang dikeluhkan sejumlah Guru PPPK terkait perbedaan tempat kerja dengan sanak keluarganya.
"Domisili saya di Jakarta, keluarga saya juga di sana, namun saya bekerja di sini. Tantangannya memang berat, tetapi percayalah, setiap niat kita yang Lillahi ta'ala, insyaAllah setiap kebaikan yang kita lakukan, terutama sebagai pendidik, akan mendatangkan manfaat dan berkah. Insya Allah, Allah akan memberikan kebaikan dan manfaatnya kepada kita. Ini adalah motivasi untuk kita semua, di mana pun kita ditempatkan," pungkasnya.
Aspirasi Guru Persatuan PPPK
Ketua DPW PPPK RI Sulsel, Kartika Trasulawati, mengeluhkan terkait permasalahan kenaikan gaji berkala (KGB) PPPK yg belum terbayarkan sampai sekrang menjelang 3 tahun pengabdian.
"Kan harusnya 2 tahun sudah bisa mengajukan KGB, jadi sekarang sudah jelas, sudah ada penyampaian dari kepala dinas bahwa akan dibayarkan Februari nanti," beber Kartika.
Kedua kata Kartika, terkait relokasi penempatan, karena banyak teman-teman yang diluar domisili dan mengajar tidak sesuai kompetensi.
"Ketiga kalau bisa disamakan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) antara PNS dan ASN PPPK, karena tugas, tanggungjawab dan kinerja itu sama," harapnya.(*)
