PBB: Israel Larang Guterres Ke Wilayahnya Merupakan Serangan Lain Terhadap Staf PBB
HAMILTON, PABICARA.COM - PBB pada Rabu (2/10/2024) menyatakan, keputusan Israel menjadikan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres sebagai persona non-grata adalah "serangan lain terhadap staf PBB" oleh Tel Aviv.
Juru bicara PBB, Stephane Dujarric, menyambut baik dukungan anggota Dewan Keamanan PBB untuk Guterres dalam sidang tentang Timur Tengah dan mengatakan, "Kami melihat pengumuman itu pagi ini, yang kami pandang sebagai pernyataan politik dari Perdana Menteri (Israel) Benjamin Netanyahu."
Dujarric mengatakan bahwa hal tersebut adalah "satu lagi serangan terhadap staf PBB yang telah kami saksikan dari Pemerintah Israel," dan ia berjanji bahwa PBB akan terus bekerja sama dan berhubungan dengan Israel "pada tingkat operasional dan tingkat lainnya."
Menanggapi bahwa istilah "persona non-grata" sebelumnya juga pernah dinyatakan oleh negara-negara lain terhadap staf PBB, Dujarric menegaskan bahwa PBB "tidak mengakui konsep persona non grata berlaku untuk stafnya."
"Kami melihat pengumuman ini lebih sebagai pernyataan politik daripada pernyataan hukum," tegas Dujarric, mencatat bahwa Guterres hanya bepergian ke suatu negara atas undangan dari negara yang bersangkutan.
Dujarric juga menyatakan bahwa selama 24 tahun kariernya, ia belum pernah menghadapi pernyataan semacam itu.
"Memang pernah ada situasi yang sangat tegang antara sekretaris jenderal dan berbagai negara anggota, tetapi saya tidak ingat pernah mendengar bahasa seperti ini," tambahnya.
Sebelumnya, Israel mengumumkan bahwa mereka menyatakan Guterres sebagai "persona non grata," melarangnya masuk ke negara tersebut setelah ia menyerukan deeskalasi segera di Timur Tengah.
Untuk membenarkan langkah tersebut, Menteri Luar Negeri Israel, Israel Katz, mengatakan bahwa Guterres tidak "secara tegas mengutuk" Iran atas serangan rudal terhadap Israel pada Selasa (1/10).
Setelah serangan tersebut, Guterres mengatakan: "Saya mengutuk meluasnya konflik Timur Tengah dengan eskalasi demi eskalasi," dan mendesak adanya gencatan senjata segera.
