Seragam Gratis Siswa Baru Segera Dibagikan Bertahap Bulan Ini

PABICARA.COM, MAKASSAR – Pemerintah Kota Makassar memastikan bahwa program seragam sekolah gratis bagi siswa baru jenjang SD dan SMP Negeri tetap berjalan sesuai rencana, meskipun sempat muncul pertanyaan dari masyarakat terkait kepastian pelaksanaannya menjelang tahun ajaran baru.

Sekretaris Kota Makassar, A. Zulkifly Nanda, menjelaskan bahwa proses tender pengadaan seragam telah rampung dan saat ini tinggal menunggu finalisasi administrasi serta pendampingan dari Aparat Penegak Hukum (APH). Selain itu, masih diperlukan proses probity audit sebelum memasuki tahap produksi dan distribusi.

"Untuk saat ini, teman-teman dari Dinas Pendidikan bersama Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) telah bekerja. Tahapannya kini tinggal penyelesaian dokumen kontrak dan koordinasi. Insyaallah, distribusi akan mulai dilaksanakan pada bulan Juli ini," ujarnya kepada awak media di Kantor Balai Kota Makassar, Kamis (10/7/2025).

Zulkifly menegaskan bahwa program ini tetap berjalan, dan distribusi seragam akan dilakukan secara bertahap. Pernyataan ini dimaksudkan untuk menjawab keraguan publik terhadap realisasi program tersebut.

Penjelasan ini disampaikan untuk meluruskan isu yang berkembang mengenai ketersediaan seragam gratis bagi siswa baru tahun ini. Ia optimistis bahwa program prioritas Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Munafri-Aliyah, akan terealisasi.

Lebih lanjut, mengingat waktu yang terbatas sebelum hari pertama masuk sekolah pada 14 Juli 2025, Zulkifly mengakui bahwa pembagian seragam tidak dapat dilakukan secara serentak di seluruh sekolah.

"Kemungkinan distribusi akan dimulai sekitar satu minggu setelah sekolah masuk. Proses ini tidak bisa dilakukan sekaligus karena memproduksi dan mendistribusikan seragam untuk puluhan ribu siswa memerlukan waktu," jelasnya.

Ia menyebut bahwa saat ini terdapat 31 penyedia yang telah terverifikasi dalam etalase pengadaan, dan proses finalisasi seleksi oleh Dinas Pendidikan sedang berlangsung.

"Sudah ada 31 penyedia. Jika tidak ada kendala, proses pemilihan penyedia akan segera berjalan. Kapasitas produksi mereka cukup untuk memenuhi kebutuhan seragam," ujarnya.

Pengadaan seragam ini menggunakan anggaran dari hasil efisiensi belanja daerah, sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 dan surat edaran tentang efisiensi anggaran tahun 2025.

"Salah satu prioritas utama memang pada sektor pelayanan pendidikan," jelas mantan Kepala Bappeda tersebut.

Total anggaran yang dialokasikan mencapai Rp11,49 miliar, untuk pengadaan sekitar 66.000 seragam sekolah, yang akan dibagikan kepada 33.000 siswa baru jenjang SD dan SMP (kelas 1 SD dan kelas 7 SMP) pada tahun ajaran ini.

Pemerintah Kota Makassar juga menegaskan komitmennya agar pembagian seragam tetap terealisasi tahun ini, meskipun pelaksanaannya dilakukan secara bertahap.

Terkait kekhawatiran para orang tua, Zulkifly memastikan bahwa sekolah akan diberikan arahan agar tidak mewajibkan siswa baru menggunakan seragam resmi saat masa orientasi.

"Masa orientasi bisa dilakukan tanpa seragam resmi terlebih dahulu. Kebijakan teknisnya akan dibahas bersama Dinas Pendidikan. Yang jelas, pemerintah kota telah berupaya maksimal agar masyarakat terbantu," tuturnya.

Pada tahap awal, seragam yang akan dibagikan berupa satu set seragam putih-merah untuk SD dan putih-biru untuk SMP. Seragam batik dan olahraga belum termasuk dalam pengadaan ini.

"Spesifikasi teknis sudah ditetapkan, harga seragam seragam untuk semua penyedia sama. Hanya volume produksi yang berbeda, disesuaikan dengan kapasitas masing-masing penyedia," tambahnya.

Pemerintah Kota juga mengimbau seluruh sekolah agar tidak melakukan penjualan seragam kepada orang tua siswa. Surat edaran larangan jual beli seragam di lingkungan sekolah telah disiapkan.

"Artinya, orang tua tidak wajib membeli seragam. Kalau ingin menunggu, silakan. Pemerintah kota akan membagikannya secara gratis. Namun bagi yang mampu dan ingin membeli lebih dulu, tidak dilarang," tegas Zulkifly.

Ia menekankan bahwa program ini merupakan langkah proaktif untuk membantu masyarakat serta menjamin transparansi dalam proses pengadaan.

"Kalaupun terdapat dinamika di lapangan, hal itu akan menjadi catatan penting untuk perbaikan di tahun mendatang. Namun, tahun ini program tetap akan kami laksanakan," pungkasnya.